MediakalselNews. com
Banjarbaru, 8 Januari 2025 – Ratusan massa dari organisasi kepemudaan (OKP) Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Jalan Aneka Tambang, Banjarbaru, Rabu (8/1/25). Mereka menyuarakan protes keras terhadap pemotongan dana hibah yang selama ini menjadi sumber pendanaan kegiatan mereka. Aksi ini diikuti oleh perwakilan dari Pemuda Islam, Forum Komunikasi Pemuda Islam, Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas (FKGLO), Basis Generasi Muda Bela Banua, Forum Generasi Muda Pembaharuan Indonesia dan Ikatan Putera Puteri Indonesia (IPPI) Kalsel.
H. Din Jaya, Ketua IPPI Kalsel, mengecam keras kebijakan pemotongan dana hibah tersebut. “Ada apa dengan pemotongan ini? Anggaran ada dan cukup, semua dana sudah dialokasikan. Ulah Sekda Kalsel ini sangat meresahkan!” tegasnya.
Hal senada disampaikan Abdurahman, Ketua Koordinator Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas Kalimantan Selatan (FKGLO). “Sudah lebih dari 20 tahun kami melaksanakan kegiatan yang didanai dana hibah, dari masa Gubernur Syahril Darham hingga sekarang. Tidak pernah ada pemotongan. Ini ada apa? Apakah ada sentimen karena kami berbeda pilihan politik?” tanyanya dengan nada penuh kecurigaan.
Rully, Ketua Pemuda Islam Kalsel, menambahkan, “Kami hanya menuntut keadilan. Ini hak kami sebagai OKP yang melaksanakan kegiatan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kenapa hanya kami yang dipotong?”
Perwakilan Sekda Kalsel, Feery dari Bidang Hukum, hadir untuk menerima aspirasi para demonstran. Ia menyampaikan, “Saya yakin Gubernur Kalsel sangat baik, apalagi dengan semboyan beliau yang sekarang, ‘bekerja bersama merangkul semua.’ Artinya, untuk dana hibah ini, kalau bisa semua akan diberi. Semua kebijaksanaan ada di tangan Gubernur.” Feery menambahkan bahwa aspirasi para demonstran akan disampaikan keatasan kami.
Pesan Antar 0822 5354 4889TELUR ASIN REMPAHDAPUR MAMA INA
Said, salah satu perwakilan Sekda Kalsel yang hadir, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria penerima dana hibah sesuai undang-undang. Namun, ia mengakui bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah juga turut berperan dalam penentuan alokasi dana tersebut.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Para demonstran membubarkan diri setelah perwakilan Sekda Kalsel berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur. Publik menantikan respon dan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait tuntutan para OKP ini.
Kami meminta ketegasan dan kejelasan serta solusi agar tidak menimbulkan kesenjangan dan polemik dimasyarakat atas hal pengurangan Hibah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah tersebut. tutup Rahman.
